gubernur provinsi sulawesi utara (sulut), sinyo h sarundajang, mendukung zona bebas korupsi pada indonesia timur yang penandatangannya ingin diselenggarakan di daerah ini.
seluruh pimpinan serta pegawai selama jajaran pemerintah provinsi harus berkomitmen kuat mewujudkan sulut dan berintegritas juga bebas korupsi, tutur gubernur selama manado, rabu.
gubernur yakin melalui misi membangun tidak korupsi, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) dan memberikan prioritas pembangunan birokrasi bersih, professional, akuntabel juga menerima bisa diimplementasikan.
dia menambahkan, pencanangan zona bebas korupsi adalah penerapan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 perihal percepatan pemberantasan korupsi.
Informasi Lainnya:
gubernur dua kali menjabat ini menyampaikan pemprov sulut selalu mengerjakan pembenahan sebagaimana yang dituntut ajaran, malahan di bidang percepatan reformasi birokrasi telah dilakukan pilihan langkah semisal pakta integritas, zona integritas, wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih juga menerima.
badan kepegawaian daerah yang bersentuhan langsung dengan pegawai telah berhasil menerapkan manajemen berbasis kinerja, peningkatan peran aparatur dan bermuara selama pelayanan masyarakat, serta penyempurnaan peraturan dan pergi daripada aturan tertinggi, ujarnya.
pemegang sertifikat development administration university birmingham inggris ini menilai, melalui ditetapkannya zona integritas sebagai bentuk komitmen kepala daerah serta jajarannya, ingin kian mewujudkan birokrasi dan bersih daripada kkn dan politisasi.
selain tersebut, di memberikan pelayanan benar birokrat berkompeten terhadap tugas serta tanggung jawab yang diemban, menerima masyarakat dan dunia usaha dan investasi.
reformasi birokrasi yang digaungkan dalam ini prinsipnya bukanlah sebuah website melainkan sebuah gerakan memindahkan kaum birokrat daripada zona aman menuju zona kompetitif. keuntungan ini ditujukan agar perubahan pelaksanaan peran dan fungsi birokrasi dengan tidak salah, cepat juga konsisten, katanya.
dia menambahkan, pembangunan zona integritas adalah bagian dari percepatan reformasi birokrasi dan dilaksanakan dengan web peningkatan transparansi juga akuntabilitas aparatur untuk mewujudkan birokrasi berintegritas tinggi.
integritas merupakan sebuah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran juga kebenaran yang merupakan akurasi dari aksi seseorang, ujarnya.