Kritik Bambang Soesatyo soal caleg

anggota komisi iii dpr ri bambang soesatyo mengibaratkan demokrasi selama indonesia dijadikan demokrasi togel seperti yang terlihat pada masa-masa pencalonan anggota legislatif

maksud `demokrasi togel`, ya demokrasi seperti orang berjudi, katanya pada wartawan, di purbalingga, senin.

menurut dia, siapa pun dapat mencalonkan diri untuk anggota legislatif karena dan terpenting sediakan biaya serta popularitas.

kendati itulah, dia mengatakan kiranya belum tentu caleg yang populer dan sediakan dana besar tentu mau terpilih dijadikan anggota legislatif.

Informasi Lainnya:

oleh sebab tersebut, kata dia, pencalegan tersebut ibarat tengah berjudi sebab untung-untungan, bisa terpilih atau tidak terpilih.

makanya saya katakan semuanya semisal judi togel. apabila bisa jadi, ya syukur tetapi apabila tidak, ya apes, tutur politisi partai golkar ini.

selain tersebut, papar dia, demokrasi dalam indonesia ketika ini dan baru bersifat demokrasi transaksional.

bahkan, lanjutnya, caleg hanya berpikir bagaimana dapat mendulang dukungan dari warga dengan instan, salah satunya mencari politik biaya.

padahal, itu berbagai tak sepenuhnya bisa mendulang suara, kata dia dan tinggal mencalonkan diri dijadikan anggota dpr ri di pemilu 2014 daripada daerah pemilihan (dapil) vii jawa tengah dan meliputi kabupaten purbalingga, banjarnegara, juga kebumen.

lebih lanjut, dia menungkapkan kiranya dana yang diperlukan supaya menjadi caleg dpr ri sedikitnya rp1 miliar.

akan akan tetapi, papar dia, dana sebesar tersebut bukan supaya politik uang melainkan untuk biaya politik.

menurut dia, salah Satu penggunaan dana tersebut, yakni untuk membiayai saksi selama tempat pemungutan suara (tps).

di pihak lain, bambang menyoroti maraknya nepotisme pada proses pencalegan karena mau memesan sistem demokrasi adalah tidak sehat.

ini menjadi studi politik dan tidak menarik kepada masyarakat, oleh karenanya harus dibenahi juga diatur secara detail selama pada undang-undang pemilu, ujarnya.

Dewan Pengupahan Kabupaten Jayapura segera dibentuk

dewan pengupahan kabupaten jayapura langsung dibentuk selama masa gampat ditempuh. hal ini ditegaskan kepala jenis pengawasan pada dinas sosial, tenaga kerja dan transmigrasi (dinsosnakertrans) kabupaten jayapura r. yudi harsono s.sh pada antara pada sentani, senin.

saat ini kepengurusan apindo telah terbentuk juga terserah dilantik saja, ujar yudi.

ia menjelaskan setelah apindo dibentuk, dengan demikian proses seterusnya adalah pembentukan dewan pengupahan. yang mana diharapkan, dewan inilah yang hendak memutuskan besaran umk (upah minimum kabupaten) daripada masukan tiap-tiap perusahaan dan banyak selama kabupaten jayapura.

jika telah terbentuk apindo, dewan pengupahan serta akhirnya ditetapkannya umk, belum dapat diterapkan langsung selama kabupaten jayapura, tandasnya.

Informasi Lainnya:

yudi mengungkapkan, biarpun sudah ditetapkan besaran umk, tetapi penerapannya masih bisa diselenggarakan pada tahun 2014 nanti. supaya tersebut, warga terutama kaum pekerja diminta untuk bersabar.

nantinya apabila telah ada dewan pengupahan, dengan demikian sebelum ump (upah minimum provinsi) ditentukan, kabupaten jayapura mau memasukkan rancangan umk makanya sesudah ump ditetapkan, umk pun menyusul ditentukan, urainya.

ia mengharapkan dengan adanya umk ini, para pekerja yang banyak pada kabupaten jayapura bisa menerima upah sesuai melalui pekerjaannya, yang disesuaikan pula melalui kondisi wilayahnya.

ump yang diterapkan selama provinsi papua khususnya pada kota jayapura, belum pasti mampu diterapkan di kabupaten jayapura sebab persoalan geografis juga wilayah dan ada dalam kabupaten jayapura tak sama, tukasnya.

yudi menambahkan dengan keberadaan dewan pengupahan serta umk ini, maka para pekerja mau membeli upah bisa dan dalam ini diperjuangkan.

Panglima TNI prihatin insiden Karangteko

panglima tni laksamana agus suhartono prihatin juga menungkapkan duka mendalam atas insiden meninggalnya dua penduduk dan menggunakan selongsong peluru selama sekitar tujuan yang digunakan latihan gabungan tni dalam karangteko, asem baik, situbondo.

saya prihatin juga menyampaikan duka cita pada keluarga dan disisakan, kata panglima tni di sukapura, kabupaten probolinggo pada sela-sela mendampingi kunjungan kerja presiden susilo bambang yudhoyono di taman nasional bromo tengger semeru, sabtu.

laksamana agus suhartono menyampaikan, tni sudah mendatangi properti duka juga membantu mengurus pemakaman kedua korban meninggal itu.

ia mengajarkan lima penduduk desa pada kurang lebih tujuan pelatihan menggunakan selongsong peluru bekas digunakan pelatihan dan menemukan bom dan merupakan salah Satu alutsista f16 yang tak meledak saat pelatihan berlangsung.

Informasi Lainnya:

mereka mendapatkan Satu bom tak meledak mereka membuka melalui palu, papar agus.

mengenai pengamanan pasca-latihan, panglima tni menyampaikan, pihaknya terus menyampaikan sosialisasi dalam warga supaya tidak mendekat maupun masuk ke lokasi latihan sebelum dinyatakan aman setelah disisir oleh tim daripada tni.

dari lima penduduk tersebut, korban meninggal tercatat dua pihak akan tetapi tiga lainnya luka-luka. saat ini dan luka-luka telah memperoleh pemeliharaan juga diperbolehkan pulang.

KPU Kulon Progo temukan caleg bawah umur

komisi pemilihan publik kulon progo, daerah istimewa yogyakarta, menyatakan banyak dua orang bakal calon anggota legislatif tak mengikuti syarat tidak mahal usia, serta baru pada bawah umur.

ketua komisi pemilihan publik (kpu) kulon progo siti ghoniyatun dalam kulon progo, jumat, menyatakan pihaknya belum mengerjakan tindakan bagaimana pun berkaitan dengan temuan itu.

memang banyak bakal calon anggota legislatif yang tidak memenuhi persyaratan, karena umurnya dalam bawah 21 tahun pas ketentuan batas tidak mahal, tutur siti.

ia menungkapkan, temuan ini hasil temuan tim verifikasi dan telah mengerjakan pemeriksaan berkas persyaratan bakal caleg dan telah mendaftarkan diri agar pemilu 2014.

Informasi Lainnya:

meski itulah, ia mengatakan kpu kulon progo belum mengetahui dengan tentu partai politik (parpol) yang mengusung bakal caleg selama bawah umur tersebut.

menurut dia, kpu baru mau menggarap pemeriksaan dan verifikasi kepada kelengkapan pendaftaran bakal caleg dan ada.

terkait bakal caleg yang pada bawah umur, menurut ghoni hal tersebut baru bisa diperbaiki oleh parpol dengan penggantian bakal caleg.

verifikasi baru berjalan, saya belum menikmati berkasnya, ujarnya.

selain bakal caleg di bawah umur tidak mahal, papar dia, di tahapan verifikasi ini, tim mendapatkan bakal caleg yang belum menggandeng legalisir ijazah, serta legalisirnya akan tetapi terbalik.

jika sementara banyak berkas yang kurang atau tidak pas, kpu hendak menjelaskan pada parpol mengenai ketika masa perbaikan berkas pencalonan bakal caleg di 8 mei 2013, ujarnya.

ia mengatakan, masing-masing parpol di waktu tersebut bisa melengkapi kekurangan berkas pendaftaran maupun kelengkapan administrasi.

dalam waktu perbaikan itu, tutur dia, parpol baru dapat mengganti juga melengkapi kekurangan persyaratan.

dalam dua hari ke depan, kami bersama kantor kementerian ajaran (kemenag) kulon progo akan duduk bareng supaya membeli berita acara. maka, nanti mampu dikenal apa saja yang kurang dan bagaimana, katanya.

ia menyampaikan bakal calon anggota legislatif yang mendaftar sebanyak 402 pihak. kasus tersebut terdiri atas 245 laki-laki, juga 157 hawa.

ketua panitia pengawas pemilu (panwaslu) kulon progo pujarasa satuhu meminta kpu segera menindaklanjuti keberadaan bakal caleg dengan usia masih di bawah ketentuan.

jika usah, kata dia, bakal caleg dan tak mengikuti persyaratan mesti dicoret daripada registrasi. ini mesti ditindaklanjuti kpu, mesti dicoret. tapi, akan tetapi ini baru dalam registrasi calon ternyata (dsc), serta baru ada verifikasi lagi, lalu dilaksanakan perbaikan. masih ada kesempatan kepada parpol supaya memperbaikinya, katanya.

Myanmar diminta hentikan kekerasan Rohingya

massa organisasi warga islam selama makassar, sulawesi selatan menyewa pemerintah myanmar menghentikan kekerasan kemanusiaan serta kepada umat muslim rohingya.

kami mengutuk keras tragedi kemanusiaan pembantaian terhadap kaum muslim, tegas ketua front pembela islam, al habib muchsin bin jafar al habsyi pada makassar, jumat.

menurutnya, pembakaran masjid selama yamethin, meikhtilah, di myanmar selama 21 maret 2013 adalah suatu tindakan kriminal kemanusiaan diyakini melanggar hak asasi manusia (ham).

kami mendesak terhadap warga internasional mengerjakan upaya lebih lanjut dalam menghentikan kekerasan serta pembantaian saudara kita selama sana, jelasnya saat menggelar penampilan dalam kantor dprd provinsi sulsel.

Informasi Lainnya:

pihaknya serta mendesak pemerintah republik indonesia ikut dan melaksanakan permasalahan tersebut dengan menyebabkan pemberian kemerdekaan bagi muslim rohingya pas melalui amanat pada pembukaan uud 1945.

pemerintah ri, lanjutnya, juga diminta supaya sesegera mungkin mengerjakan tindakan tegas berupa peringatan pemutusan hubungan diplomatik kepada pemerintah myanmar dijadikan pihak dari komitmen membangun asean.

bila tidak ada itikad bagus daripada myanmar agar perhatian juga memberikan hak dan sama terhadap saudara-saudara muslim kita di myanmar, dengan demikian kami ingin menggarap tindakan-tindakan yang kami anggap seorang, tegas muchsin.

tidak cuma tersebut, mereka menyerukan terhadap berbagai elemen penduduk dan peduli dengan kemanusiaan terlebih para budha pada indonesia supaya ikut serta di menekan pemerintahan myanmar agar menghentikan penganiayaan serta pembakaran masjid juga rumah umat islam.

menyerukan kepada para muslimin terlebih untuk bersama-sama membantu secara moril maupun materil juga mendoakan saudara-saudara kita selama rohingya serta meikhtilah, tambahnya.

sementara itu, ketua perwakilan umat buddha indonesia (walubi) sulsel, yongris, saat dihadapan dalam pendemo di ruang aspirasi kantor dprd sulsel dimediasi dewan mengatakan, pihaknya sudah melayangkan pernyataan sikap ditujukan ke pemerintah myanmar.

Ombudsman: penyelenggara negara wajib berikan pelayanan terbaik

anggota ombudsman ri petrus b paduli mengatakan, penyelenggara negara serta pemerintahan berkewajiban memberikan pelayanan pasling baik dan berkwalitas bagi masyarakat.

hal ini telah diamanatkan di uu nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. hakekatnya adalah kewajiban penyelenggara negara serta pemerintahan beri layanan pasling baik kepada masyaakat. amanat yang lain, penduduk berhak mendapatkan layanan berkwalitas daripada penyelenggaran negara, ujarnya, pada manado, kamis.

dia menyampaikan, ombudsman sebagai pengawas layanan publik amat mendorong agar penyelenggara negara serta pemerintahan tergolong di pemprov sulawesi utara dan kabupaten/kota agar memberikan pelayanan dan berkwalitas pada warga.

menurut dia, berkaitan dengan pemberikan pelayanan yang baik dan berkwalitas mesti mempunyai standar pelayaan yang bisa mengakibatkan masyarakat mengakibatkan kepastian, indikator ini dan akan adalah alat ukur kepada ombudsman supaya melakukan pengawasan ataupun penilaian.

Informasi Lainnya:

dia menambahkan, ada empat komponen serta zat dan harus dilaksanakan penyelenggara negara juga pemerintahan saat penduduk meminta layanan, pada antaranya prosedur, persyaratan, uang, serta kapan pelayanan diselesaikan.

masyarakat akan kenal tentang hal ini agar mencari kepastian pelayanan. karena itu tenntang hal ini mesti disajikan dan dipublikasikan terhadap warga, harapnya.

dia mengatakan, pemerintah sementara menggodok pengelolaan pengaduan untuk amanat undang-undang juga pada waktu gampat ditempuh mau dikeluarkan, karena tersebut standar pelayanan merupakan berguna dan mesti dimulai dengan menyusun desain standar pelayanan, publikasi juga informasikan terhadap penduduk.

dia juga mengingatkan, manakala lalai melaksanakan standar pelayanan dan disusun dan dipublikasikan akan terkena tuntutan ganti rugi.

sementara disusun aturan mengenai mekanisme dan ketentuan pembayaran ganti rugi atas kesalahan serta kegagalan layanan publik, ungkapnya.

ombudsman datang ke manado bersama dengan komisi pemberantasan korupsi serta kemenpan-rb tenntang dengan pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.

Sarundajang dukung zona bebas korupsi Indonesia Timur

gubernur provinsi sulawesi utara (sulut), sinyo h sarundajang, mendukung zona bebas korupsi pada indonesia timur yang penandatangannya ingin diselenggarakan di daerah ini.

seluruh pimpinan serta pegawai selama jajaran pemerintah provinsi harus berkomitmen kuat mewujudkan sulut dan berintegritas juga bebas korupsi, tutur gubernur selama manado, rabu.

gubernur yakin melalui misi membangun tidak korupsi, rencana pembangunan jangka menengah daerah (rpjmd) dan memberikan prioritas pembangunan birokrasi bersih, professional, akuntabel juga menerima bisa diimplementasikan.

dia menambahkan, pencanangan zona bebas korupsi adalah penerapan instruksi presiden nomor 5 tahun 2004 perihal percepatan pemberantasan korupsi.

Informasi Lainnya:

gubernur dua kali menjabat ini menyampaikan pemprov sulut selalu mengerjakan pembenahan sebagaimana yang dituntut ajaran, malahan di bidang percepatan reformasi birokrasi telah dilakukan pilihan langkah semisal pakta integritas, zona integritas, wilayah bebas korupsi serta wilayah birokrasi bersih juga menerima.

badan kepegawaian daerah yang bersentuhan langsung dengan pegawai telah berhasil menerapkan manajemen berbasis kinerja, peningkatan peran aparatur dan bermuara selama pelayanan masyarakat, serta penyempurnaan peraturan dan pergi daripada aturan tertinggi, ujarnya.

pemegang sertifikat development administration university birmingham inggris ini menilai, melalui ditetapkannya zona integritas sebagai bentuk komitmen kepala daerah serta jajarannya, ingin kian mewujudkan birokrasi dan bersih daripada kkn dan politisasi.

selain tersebut, di memberikan pelayanan benar birokrat berkompeten terhadap tugas serta tanggung jawab yang diemban, menerima masyarakat dan dunia usaha dan investasi.

reformasi birokrasi yang digaungkan dalam ini prinsipnya bukanlah sebuah website melainkan sebuah gerakan memindahkan kaum birokrat daripada zona aman menuju zona kompetitif. keuntungan ini ditujukan agar perubahan pelaksanaan peran dan fungsi birokrasi dengan tidak salah, cepat juga konsisten, katanya.

dia menambahkan, pembangunan zona integritas adalah bagian dari percepatan reformasi birokrasi dan dilaksanakan dengan web peningkatan transparansi juga akuntabilitas aparatur untuk mewujudkan birokrasi berintegritas tinggi.

integritas merupakan sebuah konsep konsistensi tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah, prinsip, harapan, dan hasil. dalam etika, integritas dianggap sebagai kejujuran juga kebenaran yang merupakan akurasi dari aksi seseorang, ujarnya.